Pemkab Mahulu-UNESA Bahas Kajian Transformasi Kelembagaan dan Regulasi Daerah

Ujoh Bilang – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., membuka secara resmi kegiatan Presentasi Laporan Tiga Kajian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Balkon, Lantai 3, Kantor Bupati Mahulu. Jumat (17/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan yang dibacakan Sekda menyampaikan, apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kajian-kajian tersebut yang dinilai sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan daerah.

“Melalui kerja sama dengan lembaga akademik seperti UNESA, kita berharap hasil kajian ini dapat memberikan dasar ilmiah dan rekomendasi strategis yang kuat dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan,” ujarnya.

Tiga laporan yang dipresentasikan dalam kesempatan tersebut meliputi:

1. Laporan Akhir Kajian Transformasi Kelembagaan dan Strategi Operasional Pemkab Mahakam Ulu untuk Peningkatan Tipologi Sekretariat Daerah.

2. Laporan Awal Kajian Naskah Akademik Pemisahan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

3. Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol Tradisional.

Ketiga kajian ini menegaskan urgensi peningkatan tipologi Sekretariat Daerah Mahakam Ulu menjadi tipe A. Tingginya intensitas dan keluasan fungsi di berbagai bagian, terutama di Bagian Umum dan Bagian Organisasi, menunjukkan ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas kelembagaan.

“Tanggung jawab penyusunan LKJIP, SAKIP, serta Reformasi Birokrasi yang saat ini terpusat pada satu bagian, menuntut desain kelembagaan yang lebih proporsional dan berdaya saing,” tambahnya.

Sekda melanjutkan, selain itu Pemkab Mahulu sedang mengkaji pentingnya adanya regulasi yang membatasi peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

“Langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan individu, melainkan sebagai upaya preventif untuk menekan dampak sosial dan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat, terutama generasi muda. Sebab, tata kelola sosial yang baik selalu berpijak pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab publik,” tandasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan tim peneliti dari UNESA, sejumlah Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dengan terselenggaranya presentasi ini, diharapkan hasil kajian dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan serta peraturan daerah yang lebih responsif, berdaya saing, dan berpihak kepada masyarakat Mahulu. (Prokopim/aim)